HORAS......HORAS......HORAS!

1. Jenderal Besar TNI (Purn.) Abdul Harris Nasution *****

Jenderal Besar TNI Purn. Abdul Harris Nasution (lahir di Kotanopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 – meninggal di Jakarta, 6 September 2000 pada umur 81 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September, namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution.

Sebagai seorang tokoh militer, Nasution sangat dikenal sebagai ahli perang gerilya. Pak Nas demikian sebutannya dikenal juga sebagai penggagas dwifungsi ABRI. Orde Baru yang ikut didirikannya (walaupun ia hanya sesaat saja berperan di dalamnya) telah menafsirkan konsep dwifungsi itu ke dalam peran ganda militer yang sangat represif dan eksesif. Selain konsep dwifungsi ABRI, ia juga dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elite militer dunia, West Point, Amerika Serikat.

Tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Ia kemudian menjadi pembantu letnan di Surabaya. Pada 1942, ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan Jepang di Surabaya. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Nasution bersama para pemuda eks-PETA mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Pada Maret 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan. Mei 1946, ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada Februari 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI (orang kedua setelah Jendral Soedirman). Sebulan kemudian jabatan "Wapangsar" dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Di penghujung tahun 1949, ia diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari ABRI, Nasution dianugerahi pangkat Jendral Besar bintang lima. Nasution tutup usia di RS Gatot Soebroto pada 6 September 2000 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

2. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan ***

Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan (lahir di Balige, Sumatera Utara, 19 Juni 1925 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun) adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta

Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 9 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari Sekolah Dasar, kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas. Ketika ia tamat Sekolah Menengah Atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalyon, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX/Banteng di Bukittinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum IV (Supplay) Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika Pasukan Belanda melakukan Agresi Militernya yang Ke II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Seiring dengan berakhirnya Agresi Militer Belanda ke II, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf T & T II/Sriwijaya.

Setelah mengikuti kursus Militer Atase (Milat) tahun 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad). Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa G 30/S PKI terjadi.

Ketika menjabat Asisten IV Men/Pangad, ia mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Cina (RRC) untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan melancarkan pemberontakan.

3. Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean ****

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1983-1993) dan Menhankam/Pangab (1974-1978), ini lebih dulu berprofesi guru sebelum meniti karir militer. Putera Batak bernama lengkap Maraden Saur Halomoan Panggabean, kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, 29 Juni 1922, ini meninggal dunia dalam usial 78 tahun, Minggu 28 Mei 2000 pukul 18.50 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, setelah dirawat sekitar satu bulan akibat stroke.

Jenazah jenderal bintang empat ini disemayamkan di rumah kediaman Jalan Teuku Umar No 21 Jakarta Pusat, dan dilangsungkan upacara adat Batak dan upacara gereja. Kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dimakamkan di TMP Kalibata dengan upacara militer. Dia meninggalkan seorang isteri Meida Seimima Tambunan dan empat orang anak.

Ayah mertua perancang mode Ghea Panggabean (isteri Baringin Panggabean, putera ketiga), ini mengawali karier militer ketika Jepang datang ke Indonesia. Dia meninggalkan profesi guru (bahkan sempat menjabat Kepala Schakelschool di Tarutung), kebanggan masyarakat Batak waktu itu, dengan masuk sekolah militer. Dia pun terlibat aktif dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (1945-1946). Sebagai mantan guru, dia pun dipercaya menjadi Pelatih Militer di Kotapraja Sibolga (1945) dan Kastaf BN I Res IV Div X Sumatera (1945-1949).

Kemudian menjabat Kastaf Res Brigade Tapanuli, KMD Sektor IV/Sub Terr VII Sum-Ut (1950-1959). Pada masa ini, dia pun mengikuti pendidikan Infantry Officer's Advance Course USA (1957). Lalu, dia menjabat KMD BN 104 Waringin TT I, Komandan Resor 5 TT II, Kastaf Koanda IT merangkap Hakim Perwira Tinggi Makassar, dan Panglima Mandala II, saat meletusnya G-30-S/PKI (1965).

Kemudian, karier politiknya menanjak menjadi Wapangad (1966) dan Panglima AD (1969). Setelah itu, ia pun menjabat Pangkopkamtib (1969), sebuah jabatan yang paling disegani pada masa Orde Baru. Lalu, dia pun mencapai karier militer tertinggi sebagai Menhankam/Pangab (1974-1978).

Setelah itu, dia memasuki jabatan politik sebagai Menko Polkam Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Kemudian pada tahun 1983-1988) dia menjabat Ketua DPA menggantikan KH Idham Chalid.

Sebagai seorang tokoh militer yang dekat dengan Presiden Soeharto, dia pun aktif dalam kegiatan organisasi di Golkar, kendaraan politik Orde Baru. Di Golkar, dia menjadi anggota Dewan Pembina (1973), Ketua Dewan Pembina Golkar (1974-1978), dan Wakil Ketua Dewan Pembina/Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar (1979-1988).

Selain itu, dia juga aktif membina komunitas masyarakat Batak, sebagai Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) dan Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit (1989-2000) yang pendiriannya dilatarbelakangi penanggulanagn bencana alam gempa di Tarutung.

4. Letnan Jenderal (Purn.) Tahi Bonar Simatupang ***

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang RI (1948-1949) dan Kepala Staf Angkatan Perang RI (1950-1954), ini pensiun dini dari dinas militer karena prinsip yang berbeda dengan Presiden Soekarno. Lalu orang yang selalu merasa berutang ini pun mengisi hari-harinya menjadi aktivis gereja. Sampai kemudian menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (1959-1984), Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Asia dan Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Dunia

Yogya, 19 Desember 1948, dinihari. ''Saya tengah rebahan di dipan dan belum melepas pakaian, ketika menjelang matahari terbit itu terdengar suara pesawat berdesingan di udara,'' tutur Simatupang, yang di belakangan hari menjadi sesepuh Dewan Gereja Indonesia. ''Saya menoleh ke atas dari jendela, saya lihat pesawat terbang dengan tanda-tanda Belanda. Ngayogyakarta Hadiningrat, ibu kota Republik pujaan kita, telah diserang.''

Renungan Simatupang tentang serangan mendadak Belanda atas Yogya di pagi hari itu kemudian ia tuturkan kembali dalam bukunya, Laporan dari Banaran: ''Apakah pagi ini lonceng matinya Republik sedang dibunyikan? Atau apakah Republik kita akan lulus dalam ujian ini?'' Pada saat yang sama, pertanyaan- pertanyaan itu ia jawab sendiri: ''Itu bergantung pada diri kita sendiri, kita yang menyebut diri kaum Republiken. Hari ujian bagi kita telah tiba. Apakah kita loyang? Apakah kita emas?''

Pagi itu juga, tanpa mandi atau sekadar cuci muka, Simatupang -- yang beberapa hari sebelumnya sibuk sebagai penasihat militer delegasi RI dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville dan lantas aktif pula dalam perundingan lanjutannya di Kaliurang, 24 kilometer di utara Yogya -- dengan sigap menghubungi kawan-kawan seperjuangannya untuk menentukan langkah. Keadaan memang gawat. Yogya jatuh. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin lainnya telah ditawan Belanda. Seperti prajurit-prajurit yang lain, Simatupang kemudian bergerilya.

Selama beberapa minggu perang rakyat, sebelum keadaan teratur, Pak Sim -- panggilan akrab Simatupang -- sering diolok-olok sebagai ''diplomat kesasar''. Habis, selama itu ia hampir tidak lepas dari setelan celana abu-abu dan kemeja buatan luar negeri. Bukannya apa-apa, ''Tapi pakaian itulah yang menempel di tubuh saya ketika berangkat bergerilya,'' katanya. Pakaian itu memang ''seragam'' Pak Sim yang khusus ia kenakan selama mengikuti perundingan dengan pihak Belanda, di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara.

Di masa Kemerdekaan ia sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Perang RI. Sebelum pensiun, 1959, pangkat terakhirnya letnan jenderal. ''Saya pensiun oleh karena tidak dapat lagi bekerja sama dengan Presiden Soekarno,'' tutur Pak Sim dalam bukunya, Iman Kristen dan Pancasila (BPK Gunung Mulai, 1984).

Pensiun ternyata bukan berarti istirahat baginya. Pak Sim aktif dalam lembaga pedidikan (sempat menjadi Ketua Yayasan dan Pembinaan Manajemen, misalnya) dan dalam organisasi keagamaan. Ia menjalani kehidupan reflektif di DGI (Dewan Gereja-Gereja di Indonesia) -- sekarang PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia). ''. di DGI ., mungkin saya akan bisa memberikan sumbangan yang kecil dalam pengembangan landasan-landasan etik teologi bagi tanggung jawab Kristen di suatu masa .,'' kata Pak Sim.

Oleh Th. Sumartana, intelektual muda dari kalangan Kristen, Pak Sim disebut, ''Teoretikus oikumenis pertama yang lahir dari lingkungan gereja-gereja di Indonesia setelah Kemerdekaan.

Pak Sim lahir sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara, di tengah keluarga dengan tradisi Gereja Lutheran yang saleh dan tetap kuat memegang adat Batak. Ayahnya, Simon Mangaraja Soaduan Simatupang, terakhir bekerja sebagai pegawai PTT. Pak Sim betah berlama-lama membaca, atau menulis sesuatu, dan selalu tidak lepas dari kaca mata. Ia ayah empat orang anak, satu di antaranya telah meninggal. Istrinya, Sumarti Budiardjo, kebetulan adik kawan seperjuangannya, Ali Budiardjo. Pak Sim dan Bu Sumarti sudah mulai akrab sewaktu berlangsung Konperensi Meja Bundar.

Pak Sim masih setia melakukan lari pagi, dan selalu minum air putih sesudahnya.

5. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Sintong Hamonangan Panjaitan ***

Sintong Hamonangan Panjaitan (lahir di Sumatera Utara, 4 September 1940; umur 68 tahun) adalah seorang purnawirawan TNI lulusan Akademi Militer Nasional (kini Akademi Militer) tahun 1963. Ia menerima 20 perintah operasi/penugasan di dalam dan luar negeri selama karir militernya. Pencopotan jabatannya sebagai pangdam akibat Insiden Dili di pemakaman Santa Cruz, 11 November 1991 banyak dianggap sebagai awal dari kemunduran karirnya di bidang militer sebelum ia menjadi Purnawirawan dengan pangkat Letnan Jendral.

Sintong dilahirkan di Tarutung, sebagai anak ketujuh dari 11 bersaudara. Saudara-saudaranya bernama: Johan Christian, Nelly, Humalatua, Hiras, Erne, Wilem, Tiurma, Dame, Anton dan Emmy. Ayahnya, Simon Luther Panjaitan (sebelumnya bernama Mangiang Panjaitan) adalah seorang Mantri di Centrale Burgelijke Ziekenhuis (RSU) Semarang. Ibunya, Elina Siahaan adalah puteri dari seorang raja di Aek Nauli, Raja Ompu Joseph Siahaan. Keduanya menikah di Semarang, pada tahun 1925. Minat Sintong pada bidang militer muncul saat berumur tujuh tahun rumahnya terkena bom P-51 Mustang Angkatan Udara Kerajaan Belanda. Sintong mulai memanggul senjata di bangku Sekolah Menengah Atas (1958) saat ia mengikuti latihan kemiliteran 3 bulan yang dilaksanakan gerakan PRRI di bawah pimpinan Kolonel M. Simbolon.

Sintong mulai mencoba memasuki dunia militer saat mencoba melamar masuk Akademi Angkatan Udara di tahun 1959. Saat menunggu hasil lamarannya tadi, Sintong juga mengikuti ujian masuk Akademi Militer Nasional di tahun 1960, dan lulus sebagai bagian dari 117 taruna AMN angkatan V. Sintong lulus dari AMN pada tahun 1963 dengan pangkat Letnan Dua. Selanjutnya ia mengikuti sekolah dasar cabang Infantri di Bandung dan lulus pada tanggal 27 Juni 1964 dan ditempatkan sebagai perwira pertama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), pasukan elit TNI Angkatan Darat (kini bernama Komando Pasukan Khusus - Kopassus).

Pada periode Agustus 1964-Februari 1965 Sintong menerima perintah operasi tempur peramanya di dalam Operasi Kilat penumpasan gerombolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sejak Februari 1965, Sintong mengikuti pendidikan dasar komando di Pusat Pendidikan Para Komando AD di Batujajar. Ia memperoleh atribut Komando di Pantai Permisan, 1 Agustus 1965, dan kembali ke Batujajar untuk pendidikan dasar Para dan mengalami 3 kali terjun. Setelah itu ia menerima perintah untuk diterjunkan di Kuching, Serawak, Malaysia Timur sebagai bagian dari Kompi Sukarelawan Pembebasan Kalimantan Utara dalam rangka Konfrontasi Malaysia.

Terjadinya Gerakan 30 September (G30S) membatalkan rencana penerjunan di atas. Sintong sebagai bagian dari Kompi yang berada di bawah pimpinan Lettu Feisal Tanjung kemudian berperan aktif dalam menggagalkan G30S. Sintong memimpin Peleton 1 untuk merebut stasiun / kantor pusat Radio Republik Indonesia (RRI), yang memungkinkan Kapuspen-AD, Brigjen TNI Ibnu Subroto menyiarkan amanat Mayjen TNI Soeharto. Sintong juga turut serta dalam mengamankan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, dan memimpin anak buahnya dalam penemuan sumur tua di Lubang Buaya. Setelah itu Sintong menerima tugas operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah, untuk memimpin Peleton 1 di bawah kompi Tanjung beroperasi memberantas pendukung G30S di Semarang, Demak, Blora, Kudus, Cepu, Salatiga, Boyolali, Yogyakarta hingga lereng timur Gunung Merapi.

Pada tahun 1969 Kapten Feisal Tanjung mengikutsertakan Sintong dalam upaya membujuk kepala-kepala suku di Irian Barat untuk memilih bergabung bersama Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat. Berbagai prestasi Sintong di kesatuan khusus TNI-AD ini mengantarkannya ke kursi Komandan Kopassandha di periode 1985-1987, menggantikan Brigjen. Wismoyo Arismunandar.

Keterlibatannya dalam operasi militer di daerah Timor Timur kemudian menjadi salah satu penyebab diangkatnya Sintong menjadi Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana yang mencakup Provinsi Timor Timur. Sintong kemudian dicopot dari jabatannya sebagai pangdam akibat Insiden Dili di pemakaman Santa Cruz, 11 November 1991, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Beberapa pihak menyatakan bahwa peristiwa ini turut mengakhiri karir militer Sintong. Akibat keterlibatannya dalam insiden tersebut ia dituntut pada 1992 oleh keluarga seorang korban jiwa dan divonis, pada 1994, untuk membayar ganti rugi sebanyak total 14 juta dollars AS.

Menristek Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie menunjuk Sintong sebagai penasihat bidang militer di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 1994. Sejak saat itu Sintong menjadi penasihat kepercayaan Habibie hingga Habibie menjadi Presiden Indonesia di tahun 1998 dimana Sintong duduk sebagai penasihat Presiden di bidang Militer. Sebuah sumber menyatakan bahwa Habibie berdiskusi secara mendalam dengan Sintong, Jendral Wiranto (Panglima ABRI dan Menhankam) dan Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan) sebelum mengijinkan referendum Timor Timur bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap bergabung dalam Republik Indonesia atau menjadi negara sendiri.

6. Jenderal TNI (Purn.) Feisal Tanjung ****

Feisal Tanjung (lahir di Tarutung, Sumatra Utara, 17 Juni 1939) adalah seorang tokoh militer Indonesia. Feisal Tanjung merupakan perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi tanpa melalui jenjang Kepala Staf. Feisal memimpin DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk tragedi Santa Cruz di Timor Leste tahun 1991.

Kegagalan mencapai cita-cita ternyata bisa juga membawa hikmah. Bila cita-citanya menjadi prajurit Angkatan Laut (AL) diteruskan, belum tentu saat ini ia berpangkat laksamana berbintang dua ujar Mayor Jenderal Feisal Tanjung, Panglima Kodam VI/Tanjungpura, Agustus 1985. Angan-angan Sal (atau Jung, panggilan akrabnya) menjadi pelaut tentu ada hubungan dengan Sibolga, kota pantai di tepi Samudra Hindia, tempat ia dibesarkan. Maka, setamat SMP di Medan, ia mencoba menjadi aspiran kadet AL dan ditolak karena umurnya kurang setahun.

Setamat SMA B (eksakta), ia mencoba lagi. Tetapi, kini tidak hanya di Akademi Angkatan Laut, tetapi juga di Akademi Militer Nasional/AMN (sekarang Akabri Darat). Ternyata, Feisal lebih dahulu mendapat panggilan dari AMN, dites dan berhasil lulus. Pada saat itu pula datang panggilan untuk seleksi dari Akademi Angkatan Laut, tetapi ia tidak bisa mundur karena harus membayar usng ganti rugi.

Ditempatkan di Kodam XV/Pattimura, ia bertugas di Morotai dalam operasi Trikora, 1962 dan di Seram saat penumpasan gerombolan RMS, 1963. Ketika bergabung dengan RPKAD (kini Kopassus), 1964-1972, Feisal berturut-turut bertugas di Kalimantan Barat, Irian Jaya, hampir semua provinsi di Jawa, masing-masing dalam rangka operasi Dwikora, penumpasan gerombolan OPM, dan G-30-S/PKI. Pada 1973, ia ikut Kontingen Garuda yang bertugas di Vietnam. Dua tahun kemudian, bekas dosen Seskoad itu bertugas di Timor Timur.

Yang paling mengesankannya adalah ketika Feisal sebagai komandan Tim Ekspedisi ke Lembah X di Irian Jaya, diterjunkan dari udara ke daerah bergunung-gunung terjal dan terisolasi. Tujuan tim yang terdiri 16 orang, termasuk wartawan televisi NBC dari Amerika Serikat dan seorang wartawan TVRI, untuk mengumpulkan data dan membuka isolasi penduduk asli dengan dunia luar.Dia pun akhirnya pensiun dengan pangkat bintang 4 di bahunya. Hanya sedikit ora
ng batak yang berbintang 4, yaitu Jenderal Feisal Tanjung sendiri, Jenderal Luhut Panjaitan dan Jenderal Maraden Panggabean.

7. Jenderal TNI (Hor.) Luhut Binsar Panjaitan ****

Jendral (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan (Simanggala, Tapanuli, Sumatra Utara, 28 September 1947) adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Kabinet Persatuan Nasional. Ia lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970 dan menerima penghargaan Adimakayasa (penghargaan terhormat di Akademi Militer).

Selepas Akademi Militer dengan pangkat letnan dua, Luhut langsung bertugas di Kopassus. Di Kopassus, Luhut Panjaitan pernah menjabat Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Batujajar Bandung, kemudian Asisten Operasi di Markas Kopassus, dan Komandan pertama Detasemen 81 yang sekarang disebut Detasemen Penaggulangan Teror (Gultor) 81. Suatu detasemen yang secara khusus menangani masalah teroris.

Luhut mendapat promosi pangkat jenderal berbintang tiga, sewaktu menjabat sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung. Kemudian saat menjabat menteri, ia dianugerahi pangkat jenderal berbintang empat purnawirawan.

8. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Cornel Simbolon ***

Letnan Jenderal TNI Cornel Simbolon dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) yang baru di Markas Besar Angkatan Darat, Senin (19/11/2007). Mantan Dan Kodiklatad dan Pangdam IV/Diponegoro itu dilantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Djoko Santoso menggantikan Letnan Jenderal TNI Harry Tjahjana.

Wakasad baru Letnan Jenderal TNI Cornel Simbolon sebelumnya menjabat Dankodiklatad di Bandung, sedangkan Letnan Jenderal TNI Harry Tjahjana selanjutnya akan memasuki masa pensiun. Sedangkan Jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dan Kodiklatad) diserah terimakan dari Letjen TNI Cornel Simbolon kepada Mayjen TNI Bambang Darmono di Bandung, Senin (29/10/2007).

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Persit Kartika Candra Kirana Pusat Ny. Angky Djoko Santoso memimpin serah terima Wakil Ketua Umum Persit Kartika Candra Kirana Pusat dari Ny. Harry Tjahjana kepada penggantinya Ny. Elisabeth Cornel Simbolon.

Kasad dalam sambutannya mengatakan, sebagai pembantu utama pimpinan Wakasad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendinamisasikan kegiatan staf serta mewujudkan pembinaan administrasi internal guna memacu kinerja organisasi.

Menurutnya, prajurit yang mendapat kepercayaan dan kehormatan memangku jabatan Wakasad akan memikul tanggung jawab yang tidak ringan, karena harus mampu menangkap dan menjabarkan esensi dan arah kebijakan Kasad secara komprehensif dan kreatif sehingga dapat dioperasikan ke seluruh jajaran Angkatan Darat.

Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, kompleksitas permasalahan TNI Angkatan Darat dewasa ini dengan segala implikasi dan dimensinya, memerlukan suatu seni dan keterampilan dalam mengatur segala sumber daya yang ada, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan.

“Selain itu, diperlukan kearifan dan kematangan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga mampu mengambil langkah dan tindakan secara tepat guna menggerakkan semua komponen organisasi untuk mencapai keberhasilan tugas Angkatan Darat sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kasad.

Kasad menambahkan, seni, keterampilan dan loyalitas serta dedikasi yang tinggi agar diarahkan untuk dapat mewujudkan TNI Angkatan Darat sebagai suatu organisasi yang solid, profesional, tangguh, berwawasan kebangsaan dan senantiasa dicintai dan mencintai rakyat. Berkaitan dengan hal ini, Kasad minta agar disiplin dan etos kerja tetap ditingkatkan dalam suatu iklim yang harmonis, sehingga produktifitas kerja tetap dapat dipertahankan dan dicegah kemungkinan penyimpangan dan pemborosan.

Cornel Simbolon saat menjabat Dankodikalatad pernah menerima tanda kehormatan "Bintang Dharma` bersama Sekjen Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, dan Pangkostrad Erwin karena yang bersangkutan melaksanakan dharma baktinya melebihi dan melampuai panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer.

9. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sudi Silalahi ***

Menteri Negara Sekretaris Kabinet KIB ini disebut banyak orang sebagai tangan kanan Presiden Yudhoyono. Bahkan secara fungsional, pria kelahiran Pematang Siantar, 13 Juli 1949 berpangkat Letnan Jenderal TNI (purn), ini disebut-sebut sebagai orang ketiga pemerintahan SBY. Dia disebut juga dapat berperan menyeimbangkan laju Wapres Jusuf Kalla yang tampak bergerak atraktif.

Saat SBY masih Menko Polkam, Sudi Silalahi sudah mendampinginya sebagai Sekretaris. Saat SBY melakukan 'uji kelayakan' kepada para calon menterinya, adalah mantan Kepala Staf Kodam Jaya ini yang dipercaya memanggil untuk datang ke Cikeas, kediaman SBY.

Mantan Askomsos Kaster ABRI (1998), ini juga berperan dalam Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden SBY dan bertugas menentukan para direksi BUMN dan eselon satu di setiap departemen. Di TPA yang beranggotakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Meneg BUMN Sugiharto, Meneg PAN Taufik Effendi dan menteri departemen teknis, itu Sudi disebut-sebut sebagai tangan kanan Presiden SBY.

Sumbangsihnya dalam proses persiapan dan pencalonan hingga terpilihnya SBY jadi presiden, juga cukup penting. Dia berperan mendisain penayangan iklan Menko Polkam pada kondisi politik pencalonan presiden sudah mulai meningkat. Iklan itu dinilai pihak megawai dan berbagai pihak sebagai iklan terselubung SBY yang telah lama bersiap-siap jadi calon presiden.

Sudi juga yang pertama kali mengungkap kepada pers bahwa Menko Polkam SBY sudah sering tidak diikutkan dalam Sidang Kabinet bidang Polkam. Hal ini dilontarkan kepada pers sedemikian rupa sehingga seolah-olah SBY sedang berada dalam posisi teranyaya.

Sehingga publik tidak lagi berpikir bahwa Menko Polkam SBY mengkhianati Megawati. Karena, konon, Megawati beberapa kali bertanya, apakah ada anggota kabinetnya yang akan maju mencalonkan diri jadi Capres atau Cawapres? SBY tidak menjawabnya dengan jujur.

Padahal SBY sudah lama mempersiapkan diri jadi calon presiden. Bahkan telah mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya.

Dalam kondisi persiapan pencalonan ini, tampaknya Sudi Silalahi sangat berperan strategis. Sehingga popularitas SBY melonjak demikian tajam melampau para pesaingnya, termasuk Megawati.

Maka ketika SBY terpilih jadi presiden, berbagai kalangan telah memperkirakan bahwa mantan Pangdam V Brawijaya, Surabaya, 1999, ini akan berperan besar dalam kabinet. Secara struktural dia memang dipercaya menjabat Menteri Negara Sekretaris Kabinet. Namun secara fungsional, agaknya tak berlebihan bila banyak pihak menyebutnya sebagai orang ketiga dalam pemerintahan Presiden SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatunya.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi usai menghadiri sidang Kabinet Indonesia Bersatu pertama di Jakarta, Jum'at (21/10/2004), mengatakan pemerintah baru Indonesia berjanji akan melakukan shock teraphy atau semacam kejutan terutama dalam kasus kasus hukum, dalam 100 hari pertama kerja kabinetnya.

Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meletakkan dasar dasar atau langkah langkah awal yang dapat dijadikan shock therapy dalam 100 hari pertama kabinetnya.

Sudi Silalahi menjelaskan, program kerja 100 hari pertama kabinet Indonesia Bersatu tersebut bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, shock teraphy tersebut akan diperioritaskan terhadap kasus kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Namun, Sudi Silalahi menambahkan shock terapy tersebut harus tetap memperhatikan prinsip prinsip hukum, azas praduga tak bersalah serta azas hukum universal lainnya.

10. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Syamsir Siregar ***

Tim Kampanye Nasional SBY-JK yang mantan Kepala Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BIA) Mayjen (Purn) Syamsir Siregar ditetapkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Letjen (Purn) AM Hendropriyono yang mundur bersamaan dengan pelantikan Presiden Yudhoyono.

Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 197/M/2004 tanggal 29 November 2004, dan dilantik Presiden Yudhoyono, Rabu 8 Desember 2004.

Alumni Akademi Militer Nasional 1965 yang pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, itu memiliki kapasitas menduduki jabatan itu dengan pengalamannya cukup baik di bidang intelijen.

Jabatan Ka BIN tidak lagi sejajar dengan menteri, berada setingkat di bawah menteri. Menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, pertimbangannya adalah efektivitas.

Kepada pers, Syamsir Siregar mengatakan, segera membenahi Badan Intelijen Negara (BIN) terutama dalam hal koordinasi di antara institusi intelijen milik negara agar menjadi efektif dan efisien. Menurutnya, BIN sudah semestinya dibenahi, apa yang baik diteruskan dan yang kurang dari organisasi induk intelijen ini dibenahi.